Kampanye yang Tidak Menyisakan Ruang Berpikir: Koalisi Gemuk, Oposisi Tipis

Pada Februari 2024, seorang mahasiswa di Yogyakarta mengaku berhenti membuka akun media sosialnya selama sepuluh hari. Ia menyebut alasannya dengan kalimat yang sederhana: “Saya capek bukan karena berita, tapi karena lihat orang bertengkar terus.” Ia tidak sedang menggambarkan perang di negara lain. Ia menggambarkan percakapan politik di Indonesia, di grup keluarga, di kolom komentar, dan di ruang kelas. Ia memilih pergi dan meninggalkan pilihan berpihak.

Pilihan mahasiswa itu gejala dari sebab yang lebih dalam. Sejak Pemilu 2019 dan berlanjut di Pemilu 2024, ruang publik Indonesia mengalami perubahan yang lebih dalam daripada sekadar pergantian presiden. Politik berpindah dari rapat dan diskusi terbuka ke layar yang algoritmik. Yang lalu lintas di sana adalah emosi, sementara argumen tersisih. Dan yang paling terdampak adalah kemampuan publik untuk berpikir bersama, jauh melampaui kubu yang kalah.

Angka Partisipasi Tinggi, Ruang Kepercayaan Rendah

Komisi Pemilihan Umum mencatat partisipasi pemilih di Pemilu 2024 berada jauh di atas 80 persen dari total pemilih terdaftar, salah satu yang tertinggi dibandingkan banyak negara demokrasi baru. Angka itu sering dipakai sebagai bukti kesehatan demokrasi. Tetapi partisipasi hanya mengukur kehadiran, sementara kualitas keterlibatan luput dari hitungan. Orang bisa datang ke TPS karena kewajiban sosial, tekanan komunitas, atau sekadar tradisi, tanpa pernah mendiskusikan isi kebijakan satu pun dari kandidat yang dipilihnya.

Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan pola yang berulang: aspek kebebasan sipil cenderung membaik, sementara aspek yang berkaitan dengan perwakilan, partisipasi yang bermutu, dan supremasi lembaga peradilan tidak bergerak secepat itu. Beberapa komponen sempat turun dalam periode tertentu, khususnya yang berkaitan dengan peran partai politik dan oposisi. Indeks semacam ini memang tidak lengkap, tetapi ia menunjukkan adanya jarak antara demokrasi yang hadir secara formal dan demokrasi yang bekerja secara substantif.

Jarak itu terlihat paling jelas dalam cara kampanye dibangun. Kampanye 2024 adalah kampanye yang paling mahal dalam sejarah Indonesia, dengan belanja yang sebagian besar mengalir ke iklan digital dan produksi konten. Tetapi salah satu momen paling penting dalam kampanye, debat antarkandidat, sering dinilai publik sebagai ajang saling menyerang dan menghindari substansi. Pertanyaan sulit dijawab dengan slogan, dan slogan lebih mudah dipotong menjadi klip pendek yang disebar tanpa konteks.

Koalisi Gemuk, Oposisi Tipis

Perubahan struktur yang paling jarang dibahas adalah menyusutnya ruang oposisi. Setelah Pemilu 2024, hampir seluruh partai besar di DPR bergabung dalam koalisi pemerintahan. Di parlemen, jumlah kursi di luar koalisi berubah menjadi sangat sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Secara matematis, ini memudahkan pemerintah meloloskan undang-undang. Secara politik, ini menghapus satu fungsi yang tidak bisa digantikan mesin birokrasi: fungsi menolak, memeriksa, dan menguji.

Dalam demokrasi, oposisi bekerja sebagai mekanisme yang memaksa kebijakan diuji sebelum dilaksanakan, dan perannya jauh melampaui kelompok yang tidak suka pada penguasa. Ketika oposisi hampir tidak ada, ujian itu terjadi setelah kebijakan berjalan, lewat gelombang protes, gugatan hukum, atau koreksi mendadak yang lebih mahal. Koalisi besar juga memindahkan pertarungan dari ruang publik ke ruang internal partai. Perbedaan pendapat yang dulu terlihat di layar televisi kini diselesaikan di balik pintu, tanpa publik tahu siapa yang menang dan atas dasar apa.

Akibatnya, warga kehilangan alat untuk membaca politik. Jika semua partai tampak sama, dan semua tokoh berbicara dengan kalimat yang mirip, pilihan politik menjadi soal citra dan kedekatan emosional, sementara rekam jejak dan program kehilangan bobotnya. Ini menjelaskan mengapa survei-survei kepercayaan publik terhadap partai politik dan parlemen di Indonesia konsisten berada di bawah kepercayaan terhadap lembaga seperti TNI, Polri, atau bahkan lembaga keagamaan. Partai adalah lembaga yang paling dekat dengan kekuasaan dan paling tidak dipercaya untuk menjalankan demokrasi.

Algoritma yang Lebih Suka Kemarahan

Peralihan ke ruang digital lebih banyak menyangkut insentif daripada medium. Platform digital dirancang untuk memaksimalkan waktu tayang, dan konten yang memancing kemarahan menahan orang lebih lama daripada penjelasan yang tenang. Sebuah unggahan yang menuduh lawan politik sebagai pengkhianat akan mendapat lebih banyak komentar daripada sebuah utas yang membandingkan dua program kesehatan. Kampanye politik, yang selalu sensitif pada jangkauan, membaca sinyal ini dengan cepat dan menyesuaikan diri.

Hasilnya adalah kampanye yang bekerja dengan mereduksi. Kebijakan yang kompleks diubah menjadi satu kalimat, kandidat dikemas sebagai tokoh dalam cerita baik-lawan-jahat, dan pengikut dilatih untuk merespons dengan emosi, sementara pertanyaan kehilangan tempat. Ketika pemilu selesai, mesin yang sama terus bekerja. Ia tidak berhenti di hari pencoblosan, karena insentifnya tidak berhenti di sana.

Yang jarang diperhitungkan adalah biaya kognitifnya. Warga yang setiap hari terpapar konflik politik mengalami kelelahan yang nyata: sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan menghindari topik tertentu demi menjaga hubungan keluarga. Kelelahan ini bekerja sebagai mekanisme pertahanan terhadap beban emosional yang tidak memberi jalan keluar, bukan sebagai sikap apatis yang malas. Dan kelelahan yang meluas adalah kondisi yang menguntungkan bagi siapa pun yang ingin menghindari pengawasan publik.

Deliberasi yang Kehilangan Tempat

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu. Ia membutuhkan ruang tempat warga bisa bertukar alasan, mengubah pikiran, dan menemukan titik temu, tanpa harus menyerah pada identitas kelompoknya. Ruang itu dulunya ada di banyak tempat: organisasi massa, serikat pekerja, majelis keagamaan, koran lokal dengan kolom pembaca, dan diskusi kampung. Sebagian ruang itu menyusut karena kalah cepat dengan layar dan kalah murah dengan hiburan, tanpa perlu dilarang lebih dulu.

Yang tersisa sering kali adalah ruang yang sudah terbelah. Grup WhatsApp keluarga menjadi arena pertengkaran yang dihindari. Kolom komentar berita menjadi tempat saling menghina. Forum kampus menjadi panggung untuk menunjukkan siapa yang paling lantang, sementara yang paling teliti kehilangan panggungnya. Deliberasi membutuhkan kesabaran dan aturan, dua hal yang tidak diberikan oleh platform mana pun secara cuma-cuma.

Ada upaya untuk membangun kembali ruang itu, misalnya melalui forum warga tingkat desa, diskusi kebijakan publik yang difasilitasi kampus, atau kanal media yang secara khusus memverifikasi klaim. Namun upaya semacam ini biasanya berjalan dengan dana kecil, jangkauan terbatas, dan tanpa dukungan struktural. Ia tidak bisa menandingi mesin kampanye yang bekerja dua puluh empat jam dengan anggaran miliaran.

Yang lebih meresahkan, kelelahan politik membuat warga menyerahkan pengawasan kepada pihak lain. Ketika publik menarik diri, ruang yang ditinggalkan diisi oleh mereka yang paling berkepentingan dan paling bersuara. Kebijakan yang seharusnya dibahas terbuka berjalan tanpa pemeriksaan, dan koreksi baru muncul ketika dampaknya sudah terasa di dapur rumah tangga. Dengan begitu, kelelahan politik menjadi masalah demokrasi yang punya akibat konkret, jauh melampaui soal psikologis.

Politik yang Menyisakan Ruang

Kritik terhadap polarisasi sering berakhir pada imbauan agar warga lebih dewasa, lebih santun, dan lebih selektif dalam bermedia sosial. Imbauan itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Kesantunan tidak bisa menjadi tumpuan utama ketika struktur insentifnya mendorong sebaliknya. Yang perlu diubah adalah aturan main yang membentuk perilaku warga, sebab imbauan pada perilaku saja tidak akan cukup: transparansi belanja iklan politik, aturan yang jelas tentang akun anonim yang bekerja untuk kepentingan politik, dan kewajiban platform untuk membuka data tentang bagaimana konten politik disebarkan.

Selain itu, demokrasi membutuhkan oposisi yang tidak dianggap pengkhianat. Ini soal desain, dan simpati pada partai tertentu tidak ada hubungannya dengan itu. Sistem yang membuat semua pihak ada di dalam koalisi akan menghasilkan pemerintahan yang stabil sekaligus pengawasan yang lemah. Kebijakan yang tidak pernah ditolak siapa pun biasanya tidak pernah benar-benar diperiksa, terlepas dari seberapa sempurna niatnya.

Mahasiswa di Yogyakarta itu akhirnya kembali membuka akunnya, tetapi dengan cara berbeda. Ia memilih beberapa sumber, membaca sampai selesai, dan berhenti berdebat di kolom komentar. Ia menyebutnya sebagai cara untuk tetap peduli tanpa kehilangan akal. Pilihan itu masuk akal bagi individu, tetapi tidak bisa dijadikan kebijakan negara. Demokrasi tidak bisa mengandalkan warga yang cukup disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari mesin yang dirancang untuk membuatnya marah. Ia membutuhkan ruang yang tidak hanya ramai, tetapi juga menyisakan tempat untuk berpikir.