Dokter yang Tidak Pernah Tidur: Krisis Tenaga Medis dan Ketimpangan Sebaran di Daerah Terpencil

Pukul lima pagi, dr. Yohana Wenda sudah berdiri di dermaga kecil di salah satu distrik di pegunungan tengah Papua. Perahu motor yang akan membawanya ke puskesmas berikutnya hanya berangkat dua kali sepekan. Hari ini ia harus memeriksa pasien di dua puskesmas sekaligus sebelum matahari terbenam, dan jarak antara keduanya sekitar empat jam perjalanan bila cuaca bersahabat. Jika hujan turun, jalur itu bisa tertutup lumpur hingga berhari-hari. Yohana bukan nama asli, dan ia meminta identitasnya disamarkan.

Pola hidupnya juga tidak langka. Ia satu dari sekian ribu dokter yang menanggung beban layanan kesehatan di wilayah yang luasnya berkali-kali lipat kota tempat ia menempuh pendidikan.

Indonesia memang belum kehabisan dokter secara absolut. Dokter-dokter itu tidak tersebar merata. Kementerian Kesehatan dalam profil kesehatan tahunannya mencatat rasio dokter umum nasional berada di kisaran 0,7 per 1.000 penduduk, sementara World Health Organization menetapkan ambang minimal 1 dokter per 1.000 penduduk untuk menjamin layanan dasar yang layak. Selisih 0,3 itu terlihat kecil di atas kertas. Di lapangan, selisih itu berarti jutaan orang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bertemu seorang dokter.

Peta yang Tidak Pernah Rata

Jika angka nasional dibuka per provinsi, ketimpangan langsung terlihat. Di DKI Jakarta, rasio dokter umum jauh melampaui ambang WHO, bahkan mendekati atau melewati dua dokter per 1.000 penduduk menurut data Kementerian Kesehatan beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, di sejumlah provinsi di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, rasio itu tertahan di bawah 0,4 per 1.000 penduduk. Artinya, satu dokter di sana harus melayani lebih dari dua ribu lima ratus jiwa. Koleganya di Jakarta melayani kurang dari lima ratus.

Ketimpangan ini bukan kebetulan geografis semata. Ia lahir dari cara Indonesia mengelola insentif tenaga kesehatan selama puluhan tahun. Dokter muda lulus dari fakultas kedokteran di kota besar, menjalani internship di rumah sakit yang fasilitasnya memadai, lalu membangun karier di tempat yang memungkinkan mereka menambah keterampilan, mengikuti pendidikan spesialis, dan membuka praktik. Daerah terpencil nyaris tidak menawarkan satu pun dari tiga hal itu.

Badan Pusat Statistik dalam publikasinya tentang statistik kesehatan mencatat bahwa konsentrasi fasilitas kesehatan dan tenaga medis tetap terkumpul di Pulau Jawa dan Bali, yang dihuni sekitar 56 persen penduduk Indonesia. Sebaliknya, Maluku dan Papua yang luas wilayahnya mencapai sekitar seperempat daratan Indonesia hanya menampung sebagian kecil dokter spesialis. Untuk dokter spesialis tertentu, seperti jantung, bedah saraf, atau onkologi, sejumlah kabupaten di timur Indonesia sama sekali tidak memilikinya. Pasien harus dirujuk ke kota provinsi, atau bahkan ke Makassar dan Jakarta.

Satu Dokter, Beberapa Puskesmas

Praktik meronda puskesmas tidak punya dasar dalam kebijakan resmi. Ia solusi darurat yang lahir dari keterbatasan. Di beberapa kabupaten, seorang dokter diangkat sebagai kepala puskesmas di satu lokasi, tetapi juga ditugaskan melayani puskesmas pembantu di distrik lain karena tidak ada tenaga lain. Ia memeriksa pasien, mengelola obat, mengurus laporan, dan sesekali menjadi rujukan darurat untuk persalinan atau kecelakaan. Semua itu dikerjakan tanpa spesialisasi, tanpa konsultasi mudah dengan senior, dan sering tanpa listrik yang stabil.

Survei yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia di sejumlah daerah menunjukkan bahwa beban kerja dokter di wilayah terpencil jauh di atas rekan mereka di kota. Jam kerja resmi 40 jam sepekan sering terlampaui, terutama saat bertugas jaga malam atau ketika harus menangani wabah. Kelelahan kronis berdampak langsung pada mutu layanan. Riset Kesehatan Dasar dan Survei Kesehatan Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan berulang kali menemukan bahwa akses masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan kesehatan dasar masih tertinggal, terutama untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan.

Ada analogi sederhana yang sering dipakai para perencana kesehatan: membangun puskesmas tanpa dokter ibarat menyiapkan dapur lengkap tetapi tidak ada yang memasak. Indonesia sudah membangun ribuan puskesmas dan puskesmas pembantu hingga ke pelosok. Yang belum selesai adalah memastikan ada orang yang berdiri di belakang mejanya, hari demi hari, tahun demi tahun.

Ketika Insentif Tidak Cukup

Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai jalur. Program internship lulusan fakultas kedokteran sejak lama mewajibkan penempatan di daerah, meski durasinya terbatas. Tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, remot, dan sangat terpencil sudah diatur melalui skema kementerian, dengan besaran yang berbeda-beda sesuai tingkat kesulitan wilayah. Ada pula program afirmasi pendidikan dokter bagi putra-putri daerah, yang sejak awal dirancang agar lulusannya kembali mengabdi di kampung halaman.

Namun, evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa uang bukan satu-satunya penarik. Seorang dokter muda yang ditempatkan di distrik terpencil menghadapi tiga persoalan sekaligus: keterbatasan sarana untuk bekerja dengan layak, jalan karier yang tampak buntu, dan jarak dari keluarga. Tunjangan yang lebih besar tidak serta-merta menjawab kebutuhan untuk tetap bisa belajar, mengikuti ujian spesialis, atau sekadar mendapat dukungan profesional saat menghadapi kasus sulit. Yang dipertaruhkan di situ meliputi penghasilan bulan ini sekaligus masa depan profesinya.

Karena itu, sejumlah daerah mulai mencoba pendekatan berbeda. Ada kabupaten yang mengirim dokter secara bergilir dalam tim, bukan menempatkan satu orang sendirian. Ada yang menyediakan perumahan, kendaraan operasional, dan akses internet bagi tenaga kesehatan. Ada pula yang menjalin kerja sama dengan rumah sakit pendidikan di kota untuk menyelenggarakan konsultasi jarak jauh. Hasilnya belum merata, tetapi pola ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya menyangkut cara mengelola orang, bukan semata angka pada formasi.

Di sejumlah kabupaten, penyediaan rumah dinas ternyata lebih menentukan daripada besaran tunjangan. Seorang dokter yang harus mengontrak rumah dengan biaya sendiri, sementara tunjangannya habis untuk sewa, pada akhirnya memutuskan pulang. Persoalan serupa muncul pada akses pangan, sekolah anak, dan transportasi ke ibukota kabupaten. Kebijakan penempatan yang hanya menghitung uang tanpa menghitung biaya hidup di lapangan sering berakhir sebagai halaman kosong pada form evaluasi.

Yang Tidak Terlihat di Statistik

Di balik angka rasio, ada beban yang jarang masuk laporan tahunan. Seorang dokter di distrik terpencil sering menjadi satu-satunya orang yang bisa memutuskan apakah seorang pasien cukup dirawat di puskesmas atau harus dirujuk. Keputusan itu diambil tanpa laboratorium lengkap, tanpa rontgen, dan kadang tanpa sinyal telepon. Ketika keputusan itu salah, tanggung jawab moralnya tidak hilang meski fasilitasnya tidak ada.

Kelelahan juga berdampak pada keselamatan pasien, dan dampaknya bekerja lewat jalur yang jarang disadari pasien maupun keluarganya. Studi tentang burnout tenaga kesehatan di Indonesia, termasuk yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan nasional, menemukan prevalensi kelelahan emosional yang tinggi, terutama pada dokter yang bekerja di fasilitas dengan rasio tenaga-pasien timpang. Kelelahan bukan sekadar soal mengantuk. Ia menurunkan kemampuan mengambil keputusan klinis, memperlambat respons terhadap komplikasi, dan pada akhirnya memperbesar risiko kesalahan medis.

Ada sisi lain yang jarang dibahas: pilihan karier dokter muda. Setiap tahun, ribuan lulusan fakultas kedokteran bersaing untuk masuk program spesialis. Kursi terbatas, dan sebagian besar tersedia di kota besar. Bagi mereka yang tidak berhasil, daerah terpencil sering menjadi pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Ketika motivasi awalnya sekadar bertahan hingga kesempatan berikutnya datang, sulit mengharapkan mereka bertahan lama.

Sebab itu, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tenaga kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah dokter yang dikirim ke daerah setiap tahun. Yang lebih jujur adalah berapa lama mereka bertahan, berapa banyak yang memilih memperpanjang kontrak, dan berapa banyak yang akhirnya kembali ke kota dengan pengalaman pahit sebagai satu-satunya bekal. Angka retensi semacam ini jarang dipublikasikan secara terbuka, padahal ia jauh lebih menggambarkan keadaan sebenarnya daripada foto seremonial pelepasan tenaga kesehatan di bandara.

Pertanyaan tentang retensi ini juga menyentuh soal pendidikan kedokteran lanjutan. Program spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan sejumlah kota besar, dengan kuota yang ketat dan biaya yang tidak murah. Seorang dokter yang mengabdi di distrik terpencil selama lima tahun tidak otomatis mendapat prioritas, sehingga pengabdiannya tidak selalu berbuah peningkatan karier. Padahal, jika pengabdian di wilayah sulit dihitung sebagai bagian dari jalur pendidikan dan penempatan, insentif itu bisa lebih kuat daripada tambahan tunjangan bulanan.

Beberapa negara dengan kondisi geografis serupa, seperti Filipina dan Australia, memakai skema yang mempertemukan kebutuhan daerah dengan jalur karier tenaga kesehatan. Mereka memberi prioritas penerimaan program lanjutan bagi tenaga yang bertugas di wilayah terpencil, sekaligus menyediakan skema rotasi yang jelas. Skema semacam itu belum menyelesaikan semua persoalan. Setidaknya ia memberi kepastian bahwa pengabdian tidak berakhir di titik yang sama.

Menghitung Ulang Arti Cukup

Perdebatan tentang tenaga medis di Indonesia sering terjebak pada pertanyaan berapa jumlah dokter yang dibutuhkan. Padahal, pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana membuat seorang dokter mau, mampu, dan tetap betah bekerja di tempat yang paling membutuhkan. Rasio 1 per 1.000 penduduk memang penting sebagai patokan, tetapi patokan itu hanya bermakna jika sebarannya mengikuti peta kebutuhan, bukan peta kenyamanan.

Di dermaga kecil di pegunungan tengah Papua itu, Yohana akhirnya berangkat ketika matahari mulai naik. Ia membawa tas berisi obat, tensimeter, dan buku catatan pasien. Perjalanan empat jam itu bukan pengorbanan heroik yang layak dijadikan poster. Ia rutinitas yang seharusnya tidak perlu terjadi jika distribusi tenaga kesehatan dikelola dengan cara yang lebih adil. Kesehatan warga di pelosok tidak menunggu sampai peta rasio di atas kertas selesai dirapikan.